suarasurabaya.net

Pemerintah Perkuat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Laporan Ika Suryani Syarief | Selasa, 13 Maret 2018 | 21:01 WIB

Pertemuan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempersiapkan Jakarta Forum III. Foto: ksp.go.id
suarasurabaya.net| Sejumlah 14 lembaga dan kementerian menghadiri pertemuan Jakarta Forum III di Bogor, Selasa (13/3/2018).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Pengadaan sebesar kurang lebih Rp440 triliun setiap tahunnya tersebut harus berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, pelayanan kepada publik, dan penciptaan iklim kompetisi yang adil.

Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan, belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif.

"Berorientasi pada public delivery, memberikan kualitas barang/jasa yang baik, dan menciptakan kompetisi yang adil," ujarnya dalam siaran pers.

Sementara itu Yanuar Nugroho Deputi II Kepala Staf Kepresidenan menyatakan, dalam tiga tahun terakhir, sekitar 25 persen komponen APBN adalah anggaran pengadaan barang dan jasa.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan.

"Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja/tingkat layanan," kata Hadiyanto.

Forum ini juga mengidentifikasi beberapa akar masalah untuk diurai, antara lain struktur kelembagaan pengadaan lembaga dan kementerian diterapkan secara sama untuk semua lembaga dan kementerian, meski pun tiap lembaga dan kementerian memiliki kompleksitas pengadaan yang berbeda-beda.

Sekadar diketahui, pertemuan ini dimotori oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta didukung oleh Milllennium Challenge Account Indonesia (MCA-I), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). (iss/ipg)
top