suarasurabaya.net

LPAI: Anak-Anak yang Terlibat Aksi Teror Karena Dipengaruhi
Laporan Anggi Widya Permani | Rabu, 16 Mei 2018 | 21:38 WIB

Setyo Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) di Mapolda Jatim. Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Setyo Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengatakan aksi terorisme yang melibatkan tujuh orang anak di Surabaya dan Sidoarjo, merupakan pertama kalinya terjadi di Indonesia.

Keterlibatan anak-anak dalam hal ini, karena mereka sangat mudah dipengaruhi di usia yang masih kecil. Terlebih, mereka juga mudah percaya dengan orang tuanya, yang menjadi sosok paling dekat di kehidupannya.

Dengan begitu, Setyo menegaskan bahwa anak-anak bukan pelaku, melainkan korban dari kejahatan orang tuanya.

"Anak-anak sangat mudah dipengaruhi. Kalau mereka diberikan stimulus positif, mereka akan positif. Begitu juga sebaliknya," kata Setyo, di Polda Jatim, Rabu (16/5/2018).

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kata Setyo, anak-anak tidak bisa disalahkan. Mereka buka pelaku, melainkan hanya korban yang sangat membutuhkan perlindungan, demi masa depannya. Untuk itu, anak-anak tersebut perlu menjalani terapi psikologis, untuk mengubah pemikiran sebelumnya, yang dipengaruhi orang tuanya.

Perlu adanya pendekatan khusus, yang masing-masing usia, tentu akan berbeda cara pendekatannya. Bersama kepolisian, kata Setyo, pihaknya akan ikut membantu menghilangkan trauma anak-anak.

"Sesuatu yang negatif itu bisa bisa cepat dihilangkan, diganti dengan yang positif. Harus diciptakan lingkungan yang kondusif," tambahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Arist Merdeka Sirait Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa anak-anak bukan pelaku, tetapi hanya korban. Menurutnya, modus bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak itu sudah keterlaluan.

"Sudah hentikan berdebat yang dimaksud dengan teroris itu bagaimana. Ini sudah keterlaluan, beberapa kasus terorisme sudah melibatkan anak. Karena anak bukan pelaku, mereka korban," kata Arist.

Pihaknya mendesak, agar DPR RI segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme, dengan tidak mencantumkan hukuman berat bagi anak-anak yang terlibat pada aksi teror. Karena semua kasus anak, sudah masuk dalam UU Perlindungan Anak. (ang/rst)
top