Selasa, 30/11/1999 SURABAYA: °C ()
Kurs USD 21/02/2020 15:10:01 - Jual: Rp 13.845,89 | Beli: Rp 13.708,12
Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota
Login | Daftar | Lupa Password
Info Haji:

30 Juli 2019, 15:47:24| Laporan Muchlis Fadjarudin

Komisi VIII akan Bahas Dengan Pemerintah Soal Traveloka dan Tokopedia Setelah Haji

suarasurabaya.net| Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi Traveloka dan Tokopedia mengembangkan aplikasi yang mendukung proses bisnis penyelenggaraan umrah.

Tetapi langkah Kemenkominfo tersebut menjadi keresahan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atas fasilitasi bisnis terhadap dua unicorn tersebut (Traveloka dan Tokopedia).

Ali Taher Parasong Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku kalau Komisi masih mendengar pendapat dari berbagai kalangan soal inisiasi Kemenkominfo terhadap dua unicorn tersebut.

"Komisi VIII masih mendengar pendapat dari berbagai kalangan. Prinsipnya, penyelenggara itu harus bernuansa syar'i atau hukum Islam," ujar Ali Taher di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Selain itu, kata Ali, perusahaan-perusahaan itu juga harus latar belakangnya terbiasa dengan menyelenggarakan Haji dan Umroh.

Sejauh ini, menurut dia, DPR masih memerlukan Kementerian Agama sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

"Sementara ini DPR masih memerlukan kementerian agama sebagai penyelenggara dengan mengkoordinir perusahaan- perusahaan haji yang sekarang masih berjalan, sehingga tidak perlu ada lagi Traveloka maupun Tokopedia," tegasnya.

Kata Ali, Komisi VIII dan Kementerian Agama akan membahas masalah ini, setelah haji nanti.

"Komitmen itu sudah kita bangun bersama-sama, berkali-kali kita dengar pendapat dengan pemerintah. Menunggu habis Haji kita akan perdalam lagi supaya fokus. Meskipun ada kebebasan berusaha faktor tapi ada faktor nilai atau value yang musti kita pertahankan," jelas Ali.‎

Ali menegaskan, penyelanggaraan umrah adalah persoalan ibadah yang nuansanya ibadah, bukan sekadar usaha biasa. Karena itu, DPR cenderung tidak merekomendasikan adanya penyelenggara di luar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Keresahan yang dialami travel-travel umrah dengan masuknya Traveloka dan Tokopedia, kata Ali, merupakan hal yang wajar. Untuk itu, dia juga minta kepada travel/biro perjalanan itu meningkatkan pelayanan dan perbaikan manajemennya.

"Ya wajar karena mereka punya kepentingan, sudah lama berusaha, tetapi kita juga minta mereka melakukan perubahan agar penanganannya berkualitas juga," kata dia.

"Karena masyarakat ingin akses mendapatkan tiket, hotel kapan saja kan bisa. Untuk itu kita minta penyelenggara haji dan umroh ini melakukan perbaikan perusahaan, konsolidasi ke dalam, meningkatkan pelayanan sekaligus mempermudah mendapatkan akses seperti perusahaan fintech (traveloka dll)," imbuhnya.

Sebelumnya, Rudiantara Menkominfo menjelaskan, alasan terpilihnya Traveloka dan Tokopedia dalam penyelenggaraan umrah karena keduanya sudah berstatus unicorn.

Khusus Traveloka, kata Rudi, adalah satu-satunya unicorn di Indonesia yang bergerak di bidang perjalanan. Sementara Tokopedia memiliki nilai jual tersendiri bagi Arab Saudi agara mau bekerja sama dengan Indonesia. Alasannya, Pangeran Mohammed bin Salam putra. Mahkota Arab Saudi berinvestasi di tokopedia melalui Softbank Vision Fund.(faz/tin/ipg)

berita-beritalain

- arsip berita -

Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota