Minggu, 25/08/2019 SURABAYA: 25-33 °C (Cerah)
Kurs USD 25/08/2019 10:17:17 - Jual: Rp 14.320,00 | Beli: Rp 14.178,00
Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota
Login | Daftar | Lupa Password
Kelana Kota:

22 Juli 2019, 13:28:25| Laporan Farid Kusuma

Calon Pimpinan KPK Periode Mendatang akan Beradu Visi dalam Forum Debat Publik

suarasurabaya.net| Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023, akan mengadakan debat publik.

Debat publik itu antara lain bertujuan untuk mengetahui visi peserta seleksi, dan mengenalkan para calon Komisioner KPK periode mendatang kepada masyarakat.

Yenti Garnasih Ketua Pansel Capim KPK mengatakan, debat kandidat itu rencananya diikuti 30 orang yang lolos proses seleksi, dan disiarkan langsung di televisi dan radio.

Menurut Yenti, pihaknya masih dalam proses mematangkan konsep debat publik bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Perempuan peraih titel Doktor Tindak Pidana Pencucian Uang itu menegaskan, debat publik calon pimpinan komisi antirasuah beda formatnya dengan debat publik calon kepala daerah atau presiden.

Debat publik capim KPK bersifat selection bukan election. Artinya, bukan publik yang memilih, tetapi Pansel Capim KPK.

Prinsip itu, kata Yenti penting untuk menjaga supaya jangan sampai orang yang bisa bekerja tetapi kurang pandai berbicara di depan publik, tidak terakomodir.

"Jangan sampai orang yang bisa bekerja tetapi kurang pandai berbicara tidak terakomodir. Kami bukan mencari orang yang pintar ngomong, tapi pintar bekerja," ujarnya di Kantor Setneg, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sekadar informasi, Pansel Capim KPK masih melakukan rapat tertutup untuk menentukan calon yang lulus uji kompetensi.

Sesudah seluruh proses seleksi rampung, Pansel akan memilih 10 kandidat Pimpinan KPK berdasarkan hasil penilaian terbaik, yang nantinya diserahkan kepada Joko Widodo Presiden.

Lalu, Presiden harus menyampaikan nama-nama calon Komisoner KPK kepada DPR RI, kemudian menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. (rid/rst)

berita-beritalain
Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota