Selasa, 12/11/2019 SURABAYA: 26-35 °C (Cerah, Berawan)
Kurs USD 11/11/2019 18:45:57 - Jual: Rp 14.110,20 | Beli: Rp 13.969,80
Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota
Login | Daftar | Lupa Password
Politik:

07 November 2019, 06:53:44| Laporan Muchlis Fadjarudin

DPD RI Usulkan Bupati dan Walikota Dipilih DPRD ‎

suarasurabaya.net| Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI mengusulkan pilkada kabupaten/kota sebaiknya dipilih oleh DPRD. Sebab, kalau langsung justru masyarakat akan terpolarisasi dalam politik kepentingan pragmatis dalam pilpres April 2019 lalu. Bukan saja terjadi money politics (politik uang), tapi juga memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Belajar dari pilpres April 2019 lalu, sebaiknya pilkada kabupaten dan kota dipilih oleh DPRD. Hanya pilpres dan pemilihan gubernur (pilgub) yang dipilih langsung," tegas Nono dalam dialog kenegaraan "Pilkada Serentak dan tantangan Membangun Daerah" di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Hadir juga dalam dialog ini Kamrussamad anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan Maximus Ramses Lalongkoe pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana.

Lebih lanjut Nono mengatakan dengan dipilih oleh DPRD, maka money politics dan potensi perpecahan di masyarakat bisa dikurangi. Sebab kata dia, jika semua dipilih langsung, maka rakyat akan mengalami tiga kali pemilihan yakni pilpres, pilgub, dan kabupaten/kota yang memiliki potensi perpecahan.

Mengutip ungkapan Bung Hatta, kata Nono, demokrasi itu akan berjalan dengan baik, jika tingkat ekonomi dan pendidikan sudah baik.

"Selama ekonomi dan pendidikan masyarakat belum baik maka akan terus terjadi politik uang dan politik emosional, yang bisa memecah-belah persatuan bangsa dan negara," ujar dia.

Sementara itu, Kamrussamad mengatakan jika Komisi II DPR RI dan pemerintah sedang mewacanakan revisi UU Pilkada. Baik itu terkait pencalonan mantan Napi, yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkan, perlu tidaknya PNS mundur, TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu dari TPS hingga KPPS, karena ratusan yang meninggal pada pemilu 2019 lalu.

"Mereka banyak yang meninggal akibat faktor kelelahan, usia maksimal 55 hingga 60 tahun, jumlah petugas penghitungan suara dari 7 orang menjadi 9 orang berusia 21 tahun. Kalau 17 tahun sebaiknya menggunakan hak pilihnya,"jelasnya.

Pada pilkada serentak 2020 nanti terdapat 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

"Bagi saya Bawaslu yang harus diperkuat dengan orang-orang profesional dan berintegritas. Siapapun yang terbentuk menggunakan politik uang, langsung tangkap. Terutama dilakukan oleh dinasti yang menggunakan struktur politik secara masif," kata Maximus Ramses.(faz/ipg)

berita-beritalain

- arsip berita -

Home | SS Today | Kelana Kota | Politik | Ekonomi Bisnis | Olahraga | Info Teknologi | Potret Kelana Kota | Jaring Radio | Podcast | Suara Netter | Potret Netter | Kuliner | Resep | Wisata & Budaya | Agenda Kota