suarasurabaya.net

Pemerintah Dinilai Belum Siap Jika Ada PHK Akibat Kenaikan Cukai Rokok
Laporan Agung Hari Baskoro | Jumat, 20 September 2019 | 14:02 WIB

Ilustrasi rokok. Foto: Dok./Baskoro suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Bambang Eko Afiatno Pengamat Ekonomi Unair menilai, pemerintah belum sanggup mengalihkan tenaga kerja ke sektor lain jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik-pabrik rokok akibat kenaikan cukai yang mencapai 23 persen.

"Kalau ada PHK, saya kira kalau prediksi ekonomi pertunbuhannya masih berkisar 5 persen apalagi cenderung sudah ada gejala resesi dunia yang menular, maka semakin memberatkan para pekerja. Saya tidak yakin (pemerintah, red) mampu mengalihkan ke pekerjaan lain. Larinya mungkin ke sektor informal. Ya tentunya demikian (meningkatkan angka pengangguran, red), kalau tidak menganggur ya bekerjanya tidak penuh," ujar Bambang pada Jumat (20/9/2019).

Ia mengatakan, PHK menjadi sebuah keniscayaan apabila penjualan rokok di pasaran menurun akibat harga yang terlalu mahal. Perokok, kata Bambang mungkin akan berlaih ke rokok dengan harga relatif rendah atau bahkan rokok ilegal.

"Yang perlu diwaspadai lagi, dan juga diperingatkan Bank Dunia, Kenaikan cukai tinggi juga menyebabkan tumbuhnya rokok ilegal," katanya.

Ia menjelaskan, pabrik rokok dengan jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok yang diproduksi secara manual akan mengalami pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pasalnya, dalam beberapa periode belakangan, penjualan rokok jenis ini sudah menurun padahal harga tidak naik.

"(SKT, red) Sebenarnya beberapa periode belakangan selalu turun, meskipun harganya tidak naik. Karena preferensi konsumen beralih ke rokok yang lebih ringan, atau SKM (Sigaret Kretek Mesin, red). Yang dikatakan pabrikan akan terjadi pengurangan tenaga kerja besar ya di Sigaret Kretek Tangan itu," jelasnya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa menaikkan cukai rokok memang salah satu cara mengendalikan penjualan rokok. Namun, ia tidak yakin jika cara ini bisa mengurangi secara signifikan konsumsi rokok di masyarakat. Ia juga mengingatkan, bahwa Industri rokok tetap menjadi industri strategis yang berperan pada penerimaan negara.

"Tapi jangan lupa, industri rokok ini tetap strategis di penerimaan pemerintah. ABPN. Total penerimaan seluruh pajaknya 200 Triliun. Dan ingat, (industri, red) sigaret ini relatif bersih dari segi membayar pajaknya. Karena sebelum bisa menjual, harus melaporkan keuangan dengan benar. Karena harus membeli cukai," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) secara nasional terdapat total 210 ribu buruh pabrik rokok yang tersebar di Indonesia. Angka ini belum termasuk 2,3 juta petani tembakau dan 1,6 juta petani cengkeh yang juga tersebar di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada tahun 2018 tercatat terdapat 254 Pabrik rokok yang beroperasi. (bas/rst)
top