suarasurabaya.net

Pemprov Dorong Pencairan Dana Desa 2020 untuk 7.721 Desa di Jatim
Laporan Denza Perdana | Sabtu, 22 Februari 2020 | 22:22 WIB

suarasurabaya.net| Pemprov Jatim berupaya mendorong pemerintah kabupaten/kota dan desa untuk mempercepat proses pencairan tahap pertama dana desa 2020 sebesar 40 persen sehingga investasi di desa segera bergerak.

"Total dana desa Jatim Rp7,6 triliun. Itu harus terserap setahun ini. Dana tinggal diambil di Bendahara Negara asalkan sudah memenuhi persyaratan," ujar Mohammad Yasin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim.

Syarat yang disyaratkan Kementerian Keuangan, sudah ada Peraturan Bupati (Perbub) tentang pembagian dana per desa. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga sudah harus tuntas.

Pencairan tahap pertama dana desa paling cepat pada Januari dan paling lambat pada Juni 2020 mendatang. Kalau melebihi batas itu, desa bersangkutan tidak bisa mencairkan dana desa tahap selanjutnya.

Karena itu Dinas DPMD akan mengundang 7.721 kepala desa dari 29 kabupaten dan satu kota dalam rangka mempercepat pencairan dan pengelolaan tahap pertama dana desa 2020.

Pertemuan dengan kepala desa ini akan digelar pada 25 Februari mendatang di Jatim International Expo Surabaya diikuti sekitar 8.436 undangan. Selain kades, ada camat, sekda kabupaten, juga kepala PMD.

Selain itu, perwakilan Kajari, Kajati, Polda Jatim, juga Kapolres akan turut menjadi undangan dalam pertemuan itu untuk mendengarkan penjelasan dari perwakilan Kemendes-PDTT RI sebagai narasumber.

Yasin bilang, pada tahap pertama ini Jatim telah mencairkan dana untuk 303 desa di Kabupaten Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Masih ada 4.521 desa yang belum menetapkan APBDes.

"Karena itu kami gelar pertemuan supaya mereka segera menuntaskan persyaratan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi berjalan. Yang sudah mencairkan, dana itu harus segera digunakan," katanya.

Yasin mengatakan, selama ini desa yang belum menetapkan APBDes beralasan, pemilihan kepala desa belum tuntas dan penjabat (PJ) kades tidak berani menetapkan APBDes.

Padahal, kata Yasin, para PJ kades sudah diberi kewenangan. Dalam pertemuan nanti, Yasin akan mendorong kades baru dan PJ kades segera menetapkan APBDes agar tidak menghambat penyaluran dana desa.

"Kita ini menjadi provinsi paling besar pencairannya di tahap satu. Saya imbau desa yang dananya cair segera dimanfaatkan. Jangan sampai dana ini mengendap di rekening desa," ujarnya.

Adapun sejumlah pemanfaatan dana desa yang bisa disusun dan diprogramkan oleh kades, salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur desa untuk mendukung kegiatan ekonomi desa.

Selain itu, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana olahraga, pengembangan BUMDes, padat karya tunai seperti pembangunan fasilitas umum dengan tenaga masyarakat setempat, serta penanggulangan kemiskinan.(den)

SS TODAY LAINNYA

top