suarasurabaya.net

  •  
  • Kembali  SS Today
  • 41 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka KPK

Mendagri: Roda Pemerintahan Malang Harus Jalan Meski Kepala Daerah dan Anggota DPRDnya Dibui
Laporan Jose Asmanu | Rabu, 05 September 2018 | 15:15 WIB

suarasurabaya.net| Roda pemerintahan di kota Malang tidak boleh berhenti, lantaran 41 dari 45 anggota DPRDnya menjadi tersangka tindak korupsi. Diantara wakil rakyat sudah ada yang ditahan untuk memudahkan penyidikan.

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri menilai kasus korupsi yang terjadi di Malang ini luar biasa. Karena Walikota dan DPRDnya bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi.

Mendagri telah mengambil kebijakan diskresi lewat Permendagri supaya roda pemerintahan di Malang jangan sampai terganggu. Karena pemerintahan daerah itu terdiri DPRD dan Kepala Daerah. "Mereka ini yang menyusun anggaran, menyusun aturan dan menyusun kebijakan Pemda. Kalau DPRD nya tidak memenuhi kuorum kan tidak sah" kata Mendagri di Istana Negara, Rabu (5/9/2018).

Sebab itu merujuk pada Undang-undang yang ada, Mendagri minta kepada Gubernur untuk memfasilitasi kalau ada pembahasan kebijakan daerah yang harus siap dibahas antara kepala daerah dengan DPRD, tapi tidak memenuhi forum.

Kalau ada kebijakan yang harus dibuat lewat Perda, tidak harus melalui peraturan Bupati, Walikota maupun Gubernur.

Alternatif lain yang ditawarkan Mendagri, mengimbau kepada partai-partai politik untuk segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya yang menjadi tersangka korupsi.

Mendagri memahami PAW bukan kewenanganya, tapi kewenangan partai politik yang menjadi induk para tersangka.

"Pertimbangan Mendagri keadaannya memang darurat dan supaya roda pemerintahan di Malang tetap berjalan. Karena pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyampaikan kebijakan," kata Tjahjo Kumolo.

Sementara itu dilihat dari presentase anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka tidak pidana korupsi, Fraksi PDIP mendominasi. Setidaknya ada 9 anggota dari 11 kader yang menduduki kursi wakil rakyat. Posisi kedua, ditempati PKB, Demokrat dan Golkar. Masing-masing 5 kadernya ditetapkan tersangka, sebagian sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

DPRD Kota Malang memiliki 45 kursi. Dari hasil Pemilu 2014, PDIP memiliki kursi mutlak yakni sebanyak 11 kursi dan mendapatkan jatah Ketua DPRD. PKB dengan 6 kursi menduduki peringkat kedua, disusul Partai Golkar dan Demokrat masing-masing 5 kursi, PAN dan Gerindra yang memiliki masing-masing empat kursi, PKS, PPP, dan Hanura masing-masing tiga kursi, serta Partai NasDem satu kursi. (jos/dwi)

SS TODAY LAINNYA

top