suarasurabaya.net

  •  
  • Kembali  SS Today
  • 41 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka KPK

Mendagri: Anggota DPRD Malang yang Dilantik Harus Paham Area Rawan Korupsi
Laporan Denza Perdana | Senin, 10 September 2018 | 15:11 WIB

suarasurabaya.net| Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Malang hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disusun oleh Tim PAW yang diinisiasi Pemprov Jatim, Senin (9/9/2018).

Mendagri hadir dalam pelantikan ini bersama Sumarsono Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) untuk memastikan pelantikan di Malang berjalan dengan baik.

"Kami datang untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Karena dalam sejarah di negara kita, baru pertama kali inilah sebuah lembaga macet tidak memenuhi kuorum," ujarnya usai pelantikan.

Tjahjo mengatakan, dia mengapresiasi Pemprov Jatim, khususnya Soekarwo Gubernur Jatim yang dengan cepat melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Forkopimda.

"Sehingga hari ini terlaksana pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang. Karena ini penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien. Jangan sampai pengambilan keputusan politik pembangunan di Kota Malang terganggu," katanya.

Sebab, kata dia, dalam waktu dekat ini ada momen tahun anggaran 2019 yang harus diselesaikan oleh Pemda (termasuk DPRD) pada 15 Desember 2018. Percepatan pembahasan PAW dan pelantikan ini, menurut Tjahjo adalah langkah yang tepat.

Setelah pelantikan, Tjahjo berpesan kepada para anggota DPRD Kota Malang hasil PAW yang telah dilantik hari ini. Pertama, dia meminta agar anggota DPRD memahami apa yang menjadi arahan Gubernur.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur dalam pengarahan itu menyampaikan hal-hal berkaitan dengan integritas anggota DPRD dalam melakukan pekerjaannya sebagai wakil rakyat.

"Anggota DPRD juga harus memahami area rawan korupsi, menyangkut perencanaan anggaran, khususnya. Menyangkut dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, serta pengadaan barang dan jasa. Itu yang harus dipahami anggota dewan," ujarnya.

Menurutnya, kalangan dewan juga merupakan mitra sejajar Pemda. Mereka saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi, dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.

Mendagri mengatakan, soal jaminan anggota dewan yang dilantik tidak melakukan korupsi, Tjahjo mengatakan, hal itu tergantung masing-masing pribadi mereka.

"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kembali ke diri masing-masing. Sistem sudah bagus. Pengawasan, pencegahan, sudah bagus, sampai KPK bergerak, harus kita apresiasi. Pahami area rawan korupsi. Kalau sampai terjadi lagi, yang rugi diri kita, keluarga, partai politik, masyarakat dan daerah," ujarnya.(den/ipg)

B E R I T A    T E R K A I T
  • MCW Minta KPK Supervisi 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW
  • SS TODAY LAINNYA

    top