suarasurabaya.net

  •  
  • Kembali  SS Today
  • Kecelakaan Maut, Pajero Vs KA Sri Tanjung

Pengamat: Perlintasan Kereta Sebidang Bukan Domain PT KAI
Laporan Agustina Suminar | Senin, 22 Oktober 2018 | 11:37 WIB

suarasurabaya.net| Pasca kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi di perlintasan kereta, muncul pertanyaan siapa yang sebenarnya berwenang dalam pengaturan keselamatan di perlintasan rel kereta api sebidang.

Menurut Darmaningtyas Pengamat Transportasi kepada Radio Suara Surabaya, Senin (22/10/2018), perlintasan kereta api bukanlah domain PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ini dikarenakan PT KAI hanya berwenang atas pengoperasian kereta dan menyediakan sarana.

Sedangkan untuk urusan perlintasan kereta, lanjutnya, hal itu merupakan wewenang dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Kalau PT KAI hanya mengoperasikan dan hanya bertanggung jawab atas operasional kereta dan stasiun, tapi kalau perlintasan itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian," jelas Dharma.

Sayangnya, dari ribuan perlintasan kereta, menurutnya masih banyak yang belum terdaftar. Hal itu menyebabkan wewenang atas masalah tersebut menjadi tidak jelas dan saling lempar tanggung jawab.

"Untuk yang sudah teregister kan memang domainnya Ditjen Perkertaapian, tapi perlintasan di Indonesia ini memang banyak yang belum teregister, khususnya di Surabaya ini," tambahnya.

Hal ini menjadi masalah jika banyaknya perlintasan yang belum terdaftar dibebankan semua ke PT KAI karena PT KAI hanya berwenang menyediakan sarana kereta api, stasiun beserta akses operasional.

Namun menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki hak untuk membuka atau menutup akses yang dirasa rawan dilintasi warga, terlebih jika akses tersebut berkaitan dengan perlintasan kereta api.

Hal itu bisa dilihat apakah jalan tersebut jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, atau jalan nasional. Maka yang memiliki wewenang dari jalan tersebut antara lain pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

Selain itu, Dharma juga menyayangkan banyaknya pemukiman yang berada sangat dekat di sekitar perlintasan kereta api. Hal ini menimbulkan masalah sendiri saat para pengemban tidak mempertimbangkan akses masuk-keluar yang berdekatan dengan perlintasan.

"Kita kadang sering lupa, teman-teman developer tidak berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian dan Pemkot atau Pemprov. Harusnya mereka membuat akses keluar masuk yang aman," ujarnya.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk lebih memperketat aturan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan dan memperhatikan area yang akan dijadikan pemukiman. Meskipun hal itu akan menaikkan biaya pembangunan.

"Kedepan yang harus dipikirkan oleh developer adalah membangun fly over atau underpass sebagai akses keluar masuk. Kalau dibilang mahal, hal itu memang menjadi bagian dari biaya, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan," imbuh Dharma.(tin/rst)

SS TODAY LAINNYA

top