suarasurabaya.net

Big Data dan IoT Akan Menentukan Arah Kebijakan Pemprov Jatim
Laporan Denza Perdana | Jumat, 05 Juli 2019 | 18:40 WIB

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memukul gong virtual dengan replika senjata gada layaknya milik Bima, salah satu tokoh pewayangan, di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/5/2019). Foto: Denza/Dok. suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, punya mimpi besar dalam menakhodai pembangunan di Jawa Timur.

Mereka mengarahkan agar ke depan, seluruh proses pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan analisis data yang terolah secara otomatis dengan sistem berbasis internet.

Mei lalu, mereka meluncurkan program Jatim Big Data Initiative, sebuah program tentang pemanfaatan big data dan internet of things (IoT) mengenai segala hal di Jawa Timur.

Emil yang mendapat tugas mengawal program ini membaginya menjadi lima fase. Dimulai dari pengumpulan data yang ada (existing) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sampai pemanfaatan big data sebagai acuan pengambilan kebijakan secara lebih cepat dan akurat.

"Untuk menuju big data, minimal fase 1, 2, dan 3 harus terlewati. Artinya big data yang sejati pasti akan melibatkan digitalisasi," ujar Emil kepada suarasurabaya.net sekitaran Mei lalu.

Fase pertama adalah pengumpulan data yang selama ini terserak di masing-masing OPD Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Fase kedua adalah analisis kesenjangan data yang ada, agar dilengkapi data penunjang.

Fase ketiga adalah digitalisasi. Pada fase ini Pemprov akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk IoT dan cloud computing, untuk mengumpulkan lebih banyak data real time yang lebih akurat.

"Makanya, kemarin, saya ilustrasikan smart farming. Ada multispectoral sensor yang dipasang di drone (untuk mengukur berbagai hal tentang lahan pertanian,red), lalu ada weather station yang ditanam di tanah," katanya.

Wakil Gubernur Jatim itu berharap, setidaknya pada 2019 fase ketiga itu bisa dimulai berseiring dengan fase pertama dan fase kedua yang terus berjalan. Dia berharap, ke depan, pengadaan alat-alat penunjang IoT itu bisa dilakukan swadaya oleh masyarakat.

"Kalau bisa dianggarkan di P-APBD (Perubahan APBD) 2019, bisa dimulai di beberapa titik. Harapannya, tidak selamanya menggunakan goverment budget. Ke depan, kelompok-kelompok tani yang merasa penting memiliki alat itu bisa mengadakan secara swadaya," ujarnya.

Dia juga berharap dunia pendidikan di Jawa Timur, baik SMK maupun perguruan tinggi, turut berkontribusi dengan menciptakan alat-alat serupa yang bisa diproduksi dengan harga lebih terjangkau.

"Kecepatan ini (perwujudan big data) bisa widespread (semakin luas) atau enggak, bergantung itu terjadi atau enggak. Nah, ini yang saya katakan. Minimal, loncatan pertama adalah memutuskan data apa saja yang bisa menerapkan IoT," katanya.

Dia menargetkan, pada 2019 ini, setidaknya sudah tergambar jenis data apa saja dan jenis instansi atau sektor-sektor kerja mana saja yang siap menggunakan IoT. Realisasi kerjanya, yakni pengumpulan data secara real time dan akurat, dia targetkan dimulai pada 2020 mendatang.

Tidak hanya di bidang pertanian. Jatim Big Data ini juga diharapkan menjamah bidang pendidikan dan kesehatan. Pemprov pun sudah menggaet sejumlah partner kerja dalam membangun big data yang komprehensif di masa mendatang. Salah satunya Amazon Web Services (AWS).

"Tadi pertanian, kedua kesehatan. Ini yang AWS tertarik. Sebenarnya mereka tidak hanya tertarik di bidang pendidikan saja. Mereka juga tertarik smart farming, smart health, dan satu lagi smart education," kata Emil.

Namun, secara pribadi, Emil mengatakan, dari tiga sektor tersebut yang lebih penting untuk dilakukan demi mempercepat pembangunan di Jawa Timur sebagai Jatim Smart Province adalah smart farming dan smart health.

Ardo Sahak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mengatakan, tujuan Jatim Big Data Initiative, sebagaimana keinginan Khofifah Indar Parawansa Gubernur, adalah memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat Jawa Timur.

"Jadi konsep besarnya, semua data yang ada di dinas-dinas pelaksana fungsi harus tersentralisasi di Kominfo, dalam Data Center. Ke depan, mungkin arahnya, dalam hal mendapat pelayanan masyarakat tidak perlu ke dinas-dinas," ujarnya.

Senada dengan Emil, Ardo mengatakan, pada 2019 ini, perwujudan Jatim Big Data belum memungkinkan untuk terwujud. Tahun ini, kata dia, adalah tahun persiapan menuju mimpi besar Khofifah-Emil itu.

Diskominfo Jatim sampai hari ini masih menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Integrasi Aplikasi Dengan Menggunakan Cloud Infrastructure" di salah satu hotel di Batam.

FGD yang digelar Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Jatim itu diikuti perwakilan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur. FGD ini berlangsung selama tiga hari sejak kemarin, Kamis (4/7/2019).

Integrasi dan sinergi data dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi sasaran kegiatan ini. Targetnya, terbangun sebuah dashboard data bersama di sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan daerah.

Bila disimpulkan dari tiga fase yang dimaksud Emil, langkah Diskominfo menggelar FGD ini merupakan langkah awal pada fase pertama, yakni mengumpulkan data yang masih terserak.(den/iss)
top