suarasurabaya.net

Kakanwil DJP Jatim I: Tahun 2016, Tahun Penegakan Hukum
Laporan J. Totok Sumarno | Selasa, 26 Januari 2016 | 19:05 WIB

Proses penyitaan SPBU oleh Kanwil DJP jatim I. Foto: Totok/Dok. suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Tahun 2015 lalu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa timur I melakukan strategi melalui pencanangan tahun Pembinaan Wajib Pajak, maka di tahun 2016 ini adalah tahun Penegakan Hukum.

"Tentunya kami tetap mengacu pada pedoman dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, bahwa tahun 2016 ini sebagai tahun Penegakan Hukum. Dan tentunya kami sudah merencanakan beberapa program kerja," kata Hestu Yoga Saksama Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I.

Di tahun 2015 lalu, lanjut Hestu Yoga, pihaknya sudah melakukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kaitannya dengan perpajakan.

Penyitaan dan penyanderaan sudah dilakukan dan seluruhnya sudah dilaksanakan dengan menyesuaikan berbagai tahapan yang memang disyaratkan dalam ketentuan dan aturan hukum.

"Penyitaan sebuah SPBU di kawasan Manukan, Tandes itu satu di antara contoh dalam kaitan dengan penegakan hukum yang kami lakukan. Prosedur sudah kami jalankan, dan sesuai ketentuan memang harus dilakukan penyitaan," ujar Hestu Yoga.

Beberapa program yang sudah disiapkan dalam rangka Tahun Penegakan Hukum di antaranya adalah revaluasi aktiva tahun 2016, pencapaian penerimaan target pajak tahun 2016, peningkatan layanan kepada wajib pajak, dan pencairan piutang dari pelaksanaan penagihan.

Oleh karena itu, ditahun 2016 ini Kanwil DJP Jatim I akan terus menerus melakukan pembinaan kepada segenap wajib pajak agar penegakan hukum dapat dilakukan.

"Kalau Anda membayar pajak, tentunya Anda berharap bahwa akan dapat menikmati berbagai fasilitas dan prasarana pemerintah yang digarap dari hasil pembayaran pajak itu. Kalau kemudian ada orang lain yang tidak membayar pajak tetapi dapat menikmati fasiltas yang sama, tidak menyenangkan tentunya," kata Hestu Yoga, Selasa (26/1/2016).(tok/ipg)
top