suarasurabaya.net

Pemerintah: Penyelesaian Angkutan Umum, Tidak Ada Pihak yang Dirugikan
Laporan Jose Asmanu | Selasa, 22 Maret 2016 | 20:25 WIB

Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam. Foto: Jose suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Joko Widodo Presiden RI meminta Menko Polhukam segera menyelesaikan konflik kepentingan antara taksi konvensional dengan taksi aplikasi.

Penyelesaian yang diinginkan presiden, tidak ada pihak yang dirugikan dengan menitikberatkan pada kesetarăan. Artinya semua angkutan umum harus mengikuti aturan Perundang-undangan.

Harus berbadan hukum, mobilnya harus terdaftar, serta membayar pajak, seperti yang diberlakukan pada taksi konvensional.

Namun pemerintah belum berkehendak untuk menutup aplikasi Uber dan GrabCar yang dipersoalkan taksi konvensional.

Pesan presiden ini disampaikan Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam, dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Selasa (22/3/2016).

Langkah cepat yang diinginkan presiden, supaya keributan antara taksi konvensional dengan taksi online, seperti dalam unjuk rasa menolak taksi online di Jakarta pada Selasa (22/3/2016) siang, tidak terjadi lagi.

Kata Menko Polhukam, dalam negara demokrasi seperti Indonesia tidak dilarang, selama ada yang bertanggungjawab dan tidak anarkis.

"Sehingga harus dibedakan antara unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat dengan ngamuk," kata Menko Polhukam.

Luhut Panjaitan menyesalkan dalam unjuk rasa yang dilakukan sopir taksi konvensional hari ini, disertai sweeping dan perusakan terhadap taksi yang tidak ikut demo.

Menko Polhukam juga mengecam pengemudi taksi online dan gojek di wilayah Jakarta Utara yang memobilisasi massa untuk melakukan pembalăsan terhadap taksi konvensional. Namun upaya balas dendam ini berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian, setelah beberapa kali melepaskan tembakan.(jos/ipg)
top