suarasurabaya.net

Pusham Ubaya Bahas Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jatim
Laporan J. Totok Sumarno | Selasa, 19 Maret 2019 | 18:56 WIB

Diskusi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur yang dilakukan Pusham Ubaya. Foto: Humas Ubaya
suarasurabaya.net| Tahun 2019 adalah tahun ketiga Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) terlibat dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur.

Pemaparan hasil survei IKP Jawa Timur dilaksanakan pada diskusi bertajuk Indeks Kemerdekaan Pers dan Liputan Media Profesional untuk Pemilu Berkualitas digelar di Ruang Pertemuan, Gedung Perpustakaan Lt. 5 Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya.

Sebelumnya, Dewan Pers mengadakan survei IKP 2018 secara serentak di 34 provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur dengan melibatkan jurnalis, pegiat pers, dan akademisi sebagai tim peneliti di daerah, salah satunya adalah Pusham Ubaya.

Hasil survei IKP Jawa Timur 2018 oleh Pusham Ubaya mendapatkan nilai ekstrem, baik rendah maupun tinggi. Namun secara keseluruhan kebebasan dan kemerdekaan pers di Jawa Timur memiliki peningkatan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dari kategori sedang (cukup bebas) menjadi baik (agak bebas).

"Upaya penyebarluasan informasi mengenai hasil survei IKP 2018 di tingkat Nasional maupun provinsi Jawa Timur dirasa penting menjelang Pemilu 2019. Tujuannya untuk memberikan gambaran peran pers dan memberikan contoh bagaimana pemberitaan yang bersih dan independen dalam mendukung proses pemilu," terang Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.Rights Edu., peneliti Pusham Ubaya dan koordinator IKP Jawa Timur.

Pers dan pemerintah memiliki hubungan timbal balik yang menguntungkan. Pers yang merdeka, akurat, dan independen memiliki sumbangsih besar untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan.

"Pers dan pemerintah saling membutuhkan. Pers perlu merdeka dalam mencari berita, tidak ada tekanan dan tidak ada intimidasi dari pihak tertentu termasuk pemerintah. Namun, perlu adanya batasan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers untuk mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat terutama menjelang tahun politik yang rentan dengan penyebaran informasi yang tidak benar," tambah Vira.

Diskusi diawali sambutan Rektor Ubaya, Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT, Ph.D. dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers. Materi diskusi dibawakan oleh empat pembicara dengan topik yang berbeda.

Pembicara pertama, Antonio Pradjasto selaku Koordinator IKP dan Anggota Pokja (Program Kerja) Hukum Dewan Pers menjelaskan mengenai Gambaran IKP Dalam Konteks Politik Dan Pemilu Nasional.

Aloysia Vira selaku Peneliti Pusham Ubaya dan Koordinator IKP Jawa Timur menyampaikan pembahasan tentang Hasil IKP Provinsi Jawa Timur 2018. Pembicara lainnya adalah Himawan Sutanto, S.Sos., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yangmembahas Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur: Tanggapan terhadap Hasil Survei IKP 2018.

Sedangkan pemateri lain yang tampil adalah Eben Haezer Sekretaris AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Surabaya membahas: Tantangan dan Kesempatan Media Profesional untuk Meliput Pemilu yang Berkualitas.

Diharapkan dari hasil diskusi akan menjadi kesepakatan bersama banyak pihak untuk mendukung pers yang bersih dan independen di Jawa Timur dalam proses pemilu 2019.

"Semoga ini menjadi tantangan dan mengingatkan teman-teman pers untuk memegang kembali komitmen awal agar berlaku objektif dalam menghasilkan berita yang berimbang bagi masyarakat. Hal ini juga salah satu langkah awal untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan terkait pers dan media bagi mahasiswa Ubaya yang ikut dalam acara ini," pungkas Vira, Selasa (19/3/2019).(tok/ipg)
top