suarasurabaya.net

LRT Habiskan Biaya Rp8 Triliun, Pemprov Jatim Harap-Harap Cemas
Laporan Denza Perdana | Kamis, 21 Maret 2019 | 19:17 WIB

Rangkaian Light Rail Transit (LRT) Palembang berada di Stasiun Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (13/7/2018). Foto: Antara
suarasurabaya.net| Proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang diusulkan Pemprov Jatim sebagai solusi transportasi perkotaan untuk wilayah Gerbangkertasusila diperkirakan menghabiskan biaya Rp7-8 triliun.

Fattah Jasin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim mengatakan, perkiraan biaya itu berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan beberapa pihak. Salah satunya yang dilakukan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA).

Melalui studi yang dinamai Surabaya Urban Development Project (SUDP), JICA menyimpulkan bahwa moda transportasi massal yang paling memungkinkan di Surabaya adalah LRT.

Studi serupa juga pernah dilakukan Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF) perusahaan kereta api Prancis. Menurut mereka, LRT yang sesuai di Jawa Timur menggunakan jalur atas (elevated).

"Ada juga dari Jerman (EFW/ perusahaan asal Jerman) itu studi kelayakan. Transportasi itu harus terintegrasi dari Lamongan, Gresik, lalu ke Surabaya, Sidoarjo, ada juga ke Juanda, lalu ke Mojokerto," kata Fattah.

Dia mengatakan, kemungkinan besar pilihan jalur LRT di Jawa Timur yang akan diterapkan adalah jalur atas (elevated). Dia juga tidak bisa memastikan, karena menurutnya, sesuai Undang-Undang Perkeretaapian, kebijakan ada di pemerintahan pusat.

"Di kementerian perhubungan. Khususnya di direktorat jenderal perkeretaapian. Kami juga menunggu ini. Tapi, kemarin Pak Menhub dan Pak Dirjen sudah ke sini. Kalau sudah ke sini, ya, kemungkinan besar responsnya positif," ujarnya.

Masalahnya pada pembiayaan. Pemprov Jatim sangat berharap, semua hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dari beberapa negara itu, kata Fattah, sangat dibutuhkan Jatim agar segera direalisasikan.

"Tapi karena Jatim tidak seperti DKI Jakarta, ya, di sana ada BUMD yang punya kemampuan, kemudian privat juga mumpuni. BUMN juga masuk. Kendalanya memang pembiayaan. Ya, kami hanya mengandalkan pemerintah pusat," ujarnya.

Nantinya, kata Fattah, sesuai hasil studi yang sudah ada, LRT itu akan membutuhkan pengadaan gerbong baru, jalur rel baru (sebidang atau jalur atas/elevated) yang khusus, karena sifat LRT yang bolak-balik (rapid) dan relatif cepat.

Gerbong kereta LRT ini nantinya akan menggunakan tenaga listrik. Seperti di Jakarta yang biasa disebut Kereta Listrik (KRL). Setidaknya, dalam setiap rangkaian kereta akan ada tujuh gerbong pengangkut penumpang, disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

"Ya, Pemprov nanti mungkin kebagian pembebasan lahan. Soal rapat lanjutan, kami juga menunggu dari pemerintah pusat. Tapi LRT ini memang perlu, sudah waktunya. Karena dalam sehari, ada sekitar 10-12 juta penduduk yang mobilitasnya di wilayah Gerbangkertasusila," ujarnya.

Selain pembiayaan, salah satu kendala yang muncul saat ini, kata Fattah, adanya salah satu daerah yang rencananya akan dilewati LRT tidak setuju dengan rencana pembangunan kereta ringan ini. (den/tin/rst)
top