suarasurabaya.net

Presiden: Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Bukan Banyaknya Orang yang Masuk Penjara
Laporan Farid Kusuma | Jumat, 16 Agustus 2019 | 19:08 WIB

Joko Widodo Presiden. Foto: Dok./Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Joko Widodo Presiden memberi perhatian khusus kepada upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Jokowi, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang tegas harus didukung dan patut mendapat apresiasi.

Dalam forum Sidang Bersama DPD dan DPR, siang hari ini, Jumat (16/8/2019), di di Ruang Sidang Paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden menyebut keberhasilan para penegak hukum, bukan cuma diukur dari banyaknya kasus yang diungkap, dan banyaknya orang yang masuk penjara.

Tapi, ukuran kinerja para penegak hukum bisa ditakar dari jumlah potensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang berhasil dicegah, serta potensi kerugian negara yang terselamatkan.

Maka dari itu, Jokowi menekankan pada aspek manajemen tata kelola serta pembangunan sistem antikorupsi.

"Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari
berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ucap Presiden yang langsung disambut tepuk tangan para peserta sidang paripurna.

Pada kesempatan itu, Jokowi Presiden juga menyorot ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat. Tapi, dari prosedur yang cepat dan sederhana, serta membuka ruang untuk suatu terobosan.

Lebih lanjut, Jokowi mengimbau kepada aparatur pemerintah, birokrasi pelaksana, dan birokrasi pengawas untuk berorientasi pada hasil.

Realisasi anggaran, kata Presiden, bukan diukur dari banyaknya belanja. Tetapi dari baik tidaknya pelayanan, serta kemudahan kepada masyarakat.

Selain itu, Jokowi menegaskan, ukuran akuntabilitas pemerintahan bukan dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, melainkan seberapa baik produk yang dihasilkan.

Di hadapan para anggota dewan, DPR dan DPD periode 2014-2019 serta tamu undangan, Presiden mengatakan, anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat. (rid/tin/iss)
top