suarasurabaya.net

KPK Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Jaksa di Yogyakarta
Laporan Farid Kusuma | Selasa, 20 Agustus 2019 | 14:39 WIB

Febri Diansyah Juru Bicara KPK. Foto: Dok. suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/8/2019) siang melaksanakan gelar perkara kasus dugaan korupsi proses pengawasan proyek pembangunan infrastruktur di daerah Yogyakarta.

Gelar perkara dilakukan antara lain untuk menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, dan menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK mengatakan, total ada lima orang yang diperiksa lebih lanjut di Kantor KPK, Jakarta Selatan, sesudah kemarin, Senin (19/8/2019) terjaring operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah.

Kelima orang itu terdiri dari seorang Jaksa Fungsional yang bertugas di Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Kemudian, dua orang pihak swasta, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bidang SDA Dinas PUPK Kota Yogyakarta, dan seorang lagi Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.

"Siang ini gelar perkara akan dilakukan di KPK. Terkait dengan status hukum perkara, termasuk siapa saja yang menjadi tersangka akan diputuskan pada forum itu oleh Pimpinan, setelah mendengar paparan Tim Penindakan," ujarnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Febri menegaskan, hasil dari gelar perkara akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers, malam hari ini.

Sebelumnya, Febri menyebut OTT di Yogyakarta dan Solo merupakan tindak lanjut informasi yang diterima dari masyarakat akan adanya transaksi suap.

Dari lokasi, Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang sekitar Rp100 juta yang diduga pemberian dari pihak swasta kepada oknum Jaksa dan PNS.

Diduga uang suap itu terkait sebuah proyek yang mendapat pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Supaya tidak ada barang bukti yang hilang, KPK memasang garis segel di dua lokasi, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Yogyakarta, dan rumah pengusaha swasta di daerah Solo, Jawa Tengah. (rid/rst/ipg)
top