suarasurabaya.net

Aliansi Mahasiswa Surabaya Unjuk Rasa di Kejati Jatim, Dukung Penuh Revisi UU KPK
Laporan Denza Perdana | Senin, 09 September 2019 | 11:25 WIB

Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) berunjuk rasa mendukung Revisi UU 30/2002 tentang KPK di depan Kantor Kejaksaan Tinggi, Senin (9/9/2019). Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) berunjuk rasa mendukung Revisi UU 30/2002 tentang KPK di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (9/9/2019).

Mereka membawa spanduk bertuliskan "Mendukung Penuh Revisi UU KPK dan Mendukung Kinerja Pansel KPK untuk KPK yang Lebih Profesional" juga spanduk lain seperti Revisi UU KPK untuk Rakyat.

Satria Wahab Koordinator Aksi Unjuk Rasa menyatakan, AMS menganggap kinerja KPK kurang maksimal. Salah satunya, KPK hanya mengurusi kasus-kasus kecil padahal banyak kasus besar tidak terungkap.

"Revisi undang-undang ini perlu supaya KPK tidak liar geraknya, hanya uang-uang kecil dan kadang-kadang OTT dan lain sebagainya. Jadi perlu perbaikan," katanya di sela-sela unjuk rasa.

Sejumlah tokoh menganggap Revisi UU melemahkan KPK. Abraham Samad Mantan Ketua KPK mengatakan, revisi UU akan menjadikan KPK Komisi Pencegahan Korupsi bukan pemberantasan.

Satria mengatakan, kalau pendapat Abraham Samad seperti itu, mahasiswa punya pendapat berbeda. Dia bilang, sebagai mahasiswa mereka punya kajian yang sangat murni dan sangat bebas.

"Kami kuliti satu-satu, jadi kajian kami memang seperti itu. Bagi saya, bagi teman-teman, Revisi UU KPK tidak malah melemahkan tapi malah menjadikan lebih profesional," ujarnya.

AMS juga menganggap perlunya keberadaan Dewan Pengawas, terutama supaya KPK tidak liar dan seolah-olah kebal hukum. Menurut Satria, Dewan Pengawas harus mencakup berbagai unsur.

"Baik akademisi, masyarakat, politisi, juga institusi penegak hukum. Saya kira semua unsur harus masuk supaya kinerja KPK menjadi lebih baik lagi," katanya.

Mahasiswa juga menyatakan dukungan penuh kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Mereka meminta agar semua pihak menyetop ancaman dan fitnah kepada Pansel KPK.

Selama ini, menurut AMS, Pansel KPK malah dituduh tidak netral dan mendapatkan sangkaan buruk lainnya. Mereka menganggap hal ini merupakan upaya ancaman dari berbagai pihak.(den/dwi)
top