suarasurabaya.net

Penerbitan Perppu KPK Akan Kembalikan Kepercayaan Publik pada Presiden
Laporan Agung Hari Baskoro | Rabu, 09 Oktober 2019 | 18:23 WIB

Foto bersama Peneliti Pusat Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Pidana setelah diskusi. Foto: UNAIR NEWS
suarasurabaya.net| Iqbal Felisiano Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Unair menilai, kemungkinan dikabulkannya judicial review atas UU KPK sangat kecil.

"Berdasarkan kajian kami, judicial review kemungkinannya sangat kecil. Melihat konteks untuk judicial review, JR itu untuk menguji apa UU sesuai UUD. Lah kalau kita lihat UU KPK kemungkinannya itu buntu. Jalannya ya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, red) itu," ujarnya dalam konferensi pers di kampus FH Unair, Surabaya pada Rabu (9/10/2019).

"Presiden harus tunjukkan komitmennya.Kalau presiden bilang akan dukung gerakan anti korupsi, seharusnya presiden menerbitkan Perppu itu secepat-cepatnya. Akan jauh lebih baik jika dilakukan sebelum pelantikan presiden," lanjutnya.

Hal serupa juga sampaikan oleh Amira Paripurna Dosen FH Unair. Ia mengatakan, jalan terbaik untuk menyelamatkan KPK saat ini adalah dengan mendesak presiden menerbitkan Perppu KPK. Ia juga menjelaskan, apabila presiden benar-benar menerbitkan Perppu, maka Jokowi telah mengembalikan kepercayaan publik pada sosok presiden.

"Ini akan menunjukkan komitmen Jokowi dan komitmen nawacitanya untuk memberantas korupsi. Kalau itu melalui judicial review artinya dari kita masyarakat sendiri. Bukan dari presiden. Jadi kalau presiden bener-bener menerbitkan perppu, itu artinya menunjukkan komitmen Jokowi memberantas korupsi dan tunjukkan nawacitanya itu," kata Amira. (bas/rst)
top