suarasurabaya.net

Di Mana Posisi Orang Miskin pada Revolusi Industri 4.0
Laporan Agung Hari Baskoro | Minggu, 24 November 2019 | 17:11 WIB

Prof. Bagong Suyanto Pakar Sosiologi Kemiskinan FISIP Unair saat dalam sebuah seminar yang digelar Universitas Airlangg di Surabaya pada Minggu (24/11/2019). Foto: Baskoro suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Prof. Bagong Suyanto Pakar Sosiologi Kemiskinan FISIP Unair menyatakan, revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung di Indonesia perlu diwaspadai. Sebab, revolusi ini mensyaratkan modal persaingan yang tidak dimiliki kaum miskin di Indonesia.

"Modal untuk bersaing di era ini apa? Gadget. Orang miskin apa pake gadget? Sehingga kemudian mereka tidak bisa mengakses informasi. Saya itu sebenarnya pengen pura-pura jadi orang yang pro pada era milenial dan melihat itu sebagai peluang. Tapi nurani saya sebagai dosen kemiskinan, itu enggak bisa," ujarnya dalam sebuah seminar di Unair, Minggu (24/11/2019).

Dia kembali menanyakan posisi orang miskin di revolusi industri 4.0. Dia menganggap, era ini memang sebuah era terbuka tapi tidak demikian bagi orang miskin.

"Pertanyaan kita, kalau era revolusi 4.0 sudah masif, kira-kira dimana posisi orang di kelompok menengah bawah? Legen suruh saingan sama coca-cola gitu, kira-kira bisa gak? Iklim persaingan yang diciptakan revoluai industri 4.0 memang membuka peluang, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memanfaatkan? Fondasi apa yang harus dibangun?" tegasnya.

Ia menegaskan, perlu kebijakan afirmatif dari pemerintah yang pro pada orang miskin pada era ini. Ia mengatakan, kekuasaan (power) dalam konteks ini harus digunakan untuk melindungi orang miskin (powerless).

"Kebijakan Afirmatif. Power to everyone atau power to powerless? Harus ada negara yang melindungi (orang miskin, red)," katanya.

Permasalahan ini, menurut Prof. Bagong disebabkan karena Indonesia sebelum memasuki industrialisasi global tidak membagi aset produksi pada orang miskin.

Mengutip buku yang diterbitkan Arief Budiman Cendekiawan Indonesia yang menjadi Guru Besar di Universitas Melbourne, Australia, hal ini berbeda dengan kondisi Korea Selatan.

"Kenapa kok di Indonesia berbeda dengan Korea Selatan. Karena Indonesia sebelum masuk industrialisasi global, tidak mau berbagi aset produksi kepada orang miskin. Sehingga strukturnya piramida, ketika masuk industrialisasi global, yang bisa merespon hanya yang dipucuk piramida," ujarnya.

"Tapi Korea Selatan, sebelum masuk industrialisasi global, strukturnya dibentuk belah ketupat. Aset itu dibagi, mereka melakukan land reform, kelas menengah paling banyak. Ketika masuk industrialisasi, kelas menengah bisa merespon persaingan," jelasnya.

Prof Muhammad Nasih Rektor Unair juga memiliki pendapat yang senada. Ia mengakui, revolusi industri memiliki potensi besar untuk menambah kesenjangan. Ia mengatakan, hanya sedikit dari orang Indonesia yang bisa menangkap dan memanfaatkan peluang dari era baru ini.

"Tapi yang jatuh miskin gimana? Itu jumlahnya lebih banyak. Daripada dengan yang karena kreasinya mampu memanfaatkan. Ini tugas kita, bagaimana kita, anak didik kita, khususnya milenial bisa memanfaatkan itu. Bisa kreatif lagi. Jangan sampai, mereka menjadi budaknya teknologi, budaknya kapiltalis," ujar Nasih.

Ia menegaskan, masyarakat harus kritis dengan teknologi yang ada. Sebab, jika dibaliknya ada kepentingan kapitalis, ia menegaskan tujuan utama pasti meraup untung sebesar-besarnya. Sehingga masyarakat harus bijak dan mandiri.

"Yang bisa dilakukan adalah, mendorong kemandirian. Dari kelompok menengah kebawah. Sehingga mereka tidak tergantung berkembangan di luar," katanya.

Selain itu, generasi milenial juga diminta untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai ajang menjadi pencipta atau kreator. Bukan semata sebagai pengguna.

"Kita jadi ekonomi terbesar kesekian, itu bukan ekonomi produksi loh, tapi ekonomi konsumsi. Sehingga PDRB kita sekian di dunia, tapi karena konsumsi. Yang nikmati ya orang sana (asing, red). Seolah-olah pertumbuhan ekonomi banyak, tapi pertumbuhan konsumsinya," pungkasnya.(bas/tin)
top