suarasurabaya.net

Jokowi Presiden Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon
Laporan Farid Kusuma | Jumat, 06 Desember 2019 | 14:56 WIB

Joko Widodo Presiden berbincang dengan pasien RSUD Kota Cilegon pengguna BPJS Kesehatan, dalam kunjungan kerja di daerah Banten, Jumat (6/12/2019). Foto: Biro Pers Setpres
suarasurabaya.net| Joko Widodo Presiden langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon, Banten, setibanya di kota tersebut dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (6/12/2019).

Sidak itu dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat mengenai pelayanan BPJS Kesehatan kepada para pasien.

"Saya ingin memastikan apakah yang berada di ruang perawatan kelas III itu BPJS. Ternyata, hampir 90 persen menggunakan BPJS, sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu penerima bantuan iuran (PBI) yang gratis, dan sisanya 20 persen yang mandiri, bayar sendiri," ujarnya.

Dari pintu utama tempat registrasi rumah sakit, Presiden menuju instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Di situ, Jokowi menyempatkan berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon dan rumah sakit lain yang dikunjungi sebelumnya, Presiden menilai pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak ada masalah.

"Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tapi, intinya kalau keluhan pelayanan BPJS Kesehatan di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, sudah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori PBI.

Artinya, sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung negara.

Menurut Presiden, dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit anggaran. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan itu.

"Itu yang mau kita atasi empat tahun ini, tapi belum ketemu jawabannya. Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin, katanya tahun depan sudah ketemu solusinya. Nanti tanyakan saja kepada Menkes," tandasnya.

Dalam sidak itu, Presiden didampingi Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan, Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara Staf Khusus Presiden, Wahidin Halim Gubernur Banten, serta Ati Marliati Wakil Wali Kota Cilegon.(rid/tin/ipg)
top