suarasurabaya.net

Risma Tegaskan Kesiapan Pemkot Surabaya Dukung Program Prioritas Pemerintah
Laporan Farid Kusuma | Senin, 16 Desember 2019 | 13:36 WIB

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Foto: Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, Senin (16/12/2019), menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Istana Negara, Jakarta.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Joko Widodo Presiden membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Turut hadir Ma'ruf Amin Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, kepala daerah seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota.

Usai rapat yang berlangsung tertutup, Risma mengungkapkan, mendapat pengarahan dari Presiden dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, antara lain terkait pembangunan infrastruktur, perizinan, dan pendidikan.

Risma menegaskan, Pemkot Surabaya siap mendukung program-program prioritas pemerintah pusat.

Bahkan, soal perizinan, Risma menegaskan sudah hampir semua deregulasi dikerjakan Pemkot Surabaya sejak beberapa tahun lalu.

"Tadi disampaikan dalam rapat mengenai pembangunan infrastruktur, perizinan, dan pendidikan. Untuk perizinan, hampir semua deregulasi sudah kami kerjakan. Sudah lima tahun, contohnya surat izin UMKM, dan sejauh ini Alhamdulillah tidak ada masalah," ujarnya kepada suarasurabaya.net, Senin (16/12/2019) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sekadar informasi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah menyusun lima program prioritas.

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menghasilkan pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prioritas kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, serta mempermudah akses ke kawasan wisata, sehingga menambah lapangan kerja baru.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan, prioritas yang kelima, transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa modern.(rid/dwi)
top