suarasurabaya.net

Pungkasiadi Resmi Dilantik Jadi Bupati Mojokerto
Laporan Denza Perdana | Selasa, 14 Januari 2020 | 17:09 WIB

Pelantikan Pungkasiadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mojokerto yang resmi menjadi Bupati Mojokerto untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020). Foto: Humas Pemprov Jatim
suarasurabaya.net| Pungkasiadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mojokerto resmi dilantik menjadi Bupati Mojokerto untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa(14/1/2020).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 131.35-5825/2019 tentang pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Mojokerto 2016-2021.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta Bupati Mojokerto yang baru lari kencang menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN. Terutama terkait proyek prioritas dalam Perpres No.80/2019.

Dalam kaitannya dengan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim itu, wilayah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) akan fokus pada koneksitas transportasi publik.

Kabupaten Mojokerto, menurut Khofifah, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mandat percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. "Mojokerto itu menjadi bagian yang cukup signifikan," kata Khofifah.

Dia juga berharap, dalam pembangunan di wilayah Mojokerto, baik di kabupaten maupun kota, selalu mengedepankan ruh Majapahit. Ruh Majapahit adalah sejarah besar nusantara, di mana Bhineka Tunggal Ika digagas dan didengungkan di nusantara.

"Kami harap program di Pemkab Mojokerto bisa memberi suasana penguatan nasionalisme, kebangsaan, dan ke-Indonesia-an. Sehingga resonansi program Pemkab Mojokerto lebih luas," ujarnya.

Soal sinkronisasi RPJMD Jatim dengan RPJMN, pada 20 Januari nanti RPJMN akan disahkan. Penyesuaian RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota di Jatim, menurut Khofifah, harus segera dilakukan.

"Insya Allah 20 Januari nanti RPJMN akan disahkan, karenanya kami ingin memastikan 218 proyek strategis nasional di Perpres 80/2019 masuk RPJMN semua kementrian terkait," ujar Khofifah.

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) rencananya juga akan disahkan pada April 2020. Karenanya, ini juga harus berseiring dengan penyesuaian RKPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Gubernur juga akan melakukan road show ke beberapa kementrian, dilanjutkan ke bakorwil ada di Jatim. Pemprov berupaya melakukan akselerasi percepatan semua program prioritas pembangunan di Jatim.

"Oleh sebab itu, tidak cukup hanya dengan berlari tapi harus ada lompatan. Yang disuport dengan digitalisasi sistem, salah satunya dengan pembangunan big data yang difinalisasi Pemprov," katanya.(den/tin/ipg)
top