suarasurabaya.net

Soal Sosialisasi APK, Bawaslu Surabaya Hanya Bisa Jangkau Parpol
Laporan Agung Hari Baskoro | Kamis, 03 Januari 2019 | 16:53 WIB

Usman Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya ketika ditemui di kantornya, Kamis (3/1/2019). Foto: Baskoro suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Usman Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya mengaku, selama ini Bawaslu Surabaya hanya mampu menjangkau partai politik terkait sosialiasi aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang benar.

Pihaknya menyebut, Bawaslu tidak mampu menjangkau langsung caleg-caleg sekota Surabaya yang mencapai angka sekitar 691 orang.

"Jangkauan kita untuk memberikan informasi pemasangan APK yang benar itu hanya di Partai politik. Kurang lebih dari 691 caleg itu masuknya ke partai," ujarnya ketika ditemui di Kantor Bawaslu Surabaya pada Kamis (3/1/2019).

Selama ini, menurutnya, Partai Politik sudah memahami aturan yang ada. Namun, caleg-caleg di tiap partai masih banyak yang belum memahami dengan baik aturan tersebut. Belum lagi, Usman menambahkan, kondisi di lapangan, banyak pemasangan APK yang dikerjakan pihak ketiga yang tidak memahami aturan dari Bawaslu.

Ia mengatakan, untuk mengatasi ini di sisa masa kampanye pada tahun 2019, Bawaslu akan terus melakukan pendekatan dengan partai politik agar APK terpasang dengan benar. Terkait aturan yang ada, pelanggaran pemasangan APK memang memiliki sangsi yang relatif ringan.

"Sangsi yang pernah kita lakukan peneguran secara tertulis. Kita berikan waktu, 3x24 jam jika tidak dihiraukan, kita tertibkan dengan teman-teman instansi terkait seperti Linmas dan Satpol PP," ujarnya.

Ia mengatakan, peraturan yang ada terkait pelanggaran APK memang hanya berupa penertiban saja. Namun ia mengklaim, rata-rata caleg memang tidak mengulangi perbuatannya.

"Temen-temen kooperatif kok. Cuma pada posisi, ganti (memasang APK dengan cara yang salah, red) ke tempat lain," katanya sambil berkelakar.

Ia berharap, pada tahun 2019, semua partai politik bisa menaati aturan yang ada dan tidak lagi melanggar. Masa Kampanye sudah mulai digelar sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. (bas/rst)
top