suarasurabaya.net

Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 15 April 2019 | 13:02 WIB

Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam jumpa pers didampingi Abdul Mu'ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Effendy serta Anwar Abas keduanya Ketua PP Muhammadiyah di gedung pusat PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya nomor 62, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap di masa tenang menjelang pemilu serentak 17 April 2019.

Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah minta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja profesional,netral,terpercaya,jujur, dan adil.

Menurut Haedar, KPU dan Bawaslu harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, rahasia, dan terpenuhi hak politiknya.

Sekadar diketahui, menjelang 17 April ini, sempat muncul beberapa kasus diantaranya soal surat tercoblos di Selangor Malaysia yang sampai sekarang belum tuntas penyelidikannya, kasus 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, dan Pemilu luar negeri yang sudah berlangsung ternyata juga bermasalah karena banyak yang tidak bisa mencoblos.

"Penyelenggaraan Pemilu harus berjalan sesuai perundangan-undangan yang berlaku, sekaligus dapat menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggaraan yang seksama dan dapatdipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional,"ujar Haedar dalam jumpa pers didampingi Abdul Mu'ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Effendy serta Anwar Abas keduanya Ketua PP Muhammadiyah di gedung pusat PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya nomor 62, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Dia mengajak kepada seluruh warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi dan kesantunan.

"Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas dan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kata Haedar, semua warga negara dan para pihak baik dalam masa pemilihan maupun sesudahnya hendaknya bersama-sama menciptakan ketertiban dan kedamaian.

"Hendaknya menjauhi segala bentuk pernyataan dan sikap yang bernuansa hasutan, perselisihan,kegaduhan dan tindakan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.

Haedar juga minta aparatur negara menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dalam mengamankan jalannya Pemilu.

"Pastikan tidak terjadi penyalahgunaan hak,wewenang, dan fasilitas negara, sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara untuk bebas dari segala bentuk gangguan dan kecurangan sehingga Pemilu berlangsung demokratis, aman, damai, gembira dan sesuai jaminan konstitusi," pungkas Haedar.(faz/rst)
top