suarasurabaya.net

Menko Polhukam Gelar Rapat dengan Mendagri, Kejaksaan Agung dan KSP
Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 24 April 2019 | 11:26 WIB

Wiranto Menko Polhukam memimpin rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam ruang Bima, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Wiranto Menko Polhukam menggelar rapat dengan Tjahjo Kumolo Mendagri, Moeldoko Kepala Staf Presiden dan Kejaksaan Agung yang diwakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel).

Rapat berlangsung di kantor Kemenko Polhukam ruang Bima, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Wiranto menjelaskan rapat koordinasi ini untuk membahas pasca Pemilu serentak agar berlangsung damai sampai penetapan Pemilu 22 Mei 2019 nanti.

"Hari ini kita akan lakukan rapat koordinasi mengenai apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga agar Pemilu yang damai ini berlanjut sampai penetapan hasil Pemilu 22 Mei 2019," ujar Wiranto saat membuka rapat.

Menurut dia, rapat diantara juga akan membahas banyak hal seperti hoax, tuduhan-tuduhan konspirasi dan lain-lain.

"Ini menyangkut pasca Pemilu dan masa perhitungan suara atau finalisasi dari KPU. Kita banyak mendengarkan berbagai tanggapan-tanggapan dan bahkan beberapa tuduhan tentang hal yang sangat prinsipil dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019,"jelasnya.

Wiranto menegaskan, Pemilu serentak 2019 merupakan Pemilu yang cukup besar karena pesertanya tercatat lebih dari 190 juta orang. Besar karena cakupan luas dan juga sangat kompleks karena harus selesai dalam satu hari untuk melakukan pemilihan di lima sektor yakni Pemilu Presiden, legislatif tiga tingkat masing-masing DPR pusat, DPRD provinsi dan Kota serta DPD.

"Memang sangat rumit namun kita bersyukur secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman dan mendapat apresiasi dari banyak negara,"

Wiranto bersyukur bahwa yang dulu diisukan terjadi kerusuhan yang mengganggu keamanan pelaksanaan Pemilu tidak ditemui pada saat pelaksanaan Pemilu.

Kata Wiranto, Pemerintah akan mengamankan dan mengawal dengan baik perhitungan suara oleh KPU dari segala intervensi yang mengganggu aktifitas KPU baik di daerah maupun di pusat.(faz/iss/ipg)
top