suarasurabaya.net

‎Komisi III Setujui Surat Presiden Soal Amnesti Kepada Baiq Nuril
Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 24 Juli 2019 | 19:53 WIB

Azis Syamsudin Ketua Komisi III DPR RI. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Komisi III menggelar rapat dengan Yasona Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM. Rapat digelar Komisi III untuk minta masukan dari Menkumham soal surat pertimbangan Amnesti ke Baiq Nuril oleh Joko Widodo Presiden.

Setelah rapat selesai, Azis Syamsudin Ketua Komisi III DPR RI menegaskan kalau Komisi secara aklamasi menyetujui surat dari Jokowi Presiden soal pemberian pertimbangan Amnesti kepada Baiq Nuril terpidana pelanggaran UU ITE terkait perkara kesusilaan.

"Alhamdulillah, Komisi III telah menggelar rapat pleno. Hasilnya, dari10 fraksi, dan dihadiri enam fraksi yang secara aklamasi menyetujui pemberian Amnesti untuk saudari Baiq Nuril," ujar Azis di ruang Komisi III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurut Azis, keputusan Komisi III ini selanjutnya akan dibawa ke rapat Paripurna untuk persetujuan finalnya.

"Keputusan ini akan segera kami bawa ke dalam Paripurna yang mudah-mudahan besok bisa diagendakan dan nanti malam akan ada rapat bamus kami akan segera memasukkan surat dalam Bamus di jam 19:30 WIB nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Yasona Laoly Menkumham menjelaskan, pemberian ammesti oleh presiden bermaksud untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini pemberian amnesti harus berdasarkan atas pertimbangan DPR.

Selama ini, kata diaa, pemberian amnesti hanya terkait pada tindak pidana politik, tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan doktrin yang berlaku, maka penberian amnesti ini seharusnya bisa diberikan juga pada terpidana tindak pidana umum.

"Pemberian amnesti ini rasanya perlu dan harus didukung. Sebab, ini sejalan dengan nawacita Presiden untuk menegakkan perempuan dan melindungi perempuan dari berbagai ancaman kekerasan," jelas Yasona dalam rapat dengan Komisi III.

Menurut Yasona, penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penegakan rasa keadilan, terutama bagi perempuan. Karena kalau pemberian amnesti ini tidak disetujui, maka akan terdapat preseden dimana perempuan yang dilecehkan oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi dari dirinya, akan merasa takut karena akan dianggap sebagai pelaku, padahal mereka adalah korban dari pelecehan.

"Rencana kami setelah ini adalah membuat RUU tentang amnesti. Sebab, harus ada ruang yang kita buat untuk hal-hal seperti ini," tegasnya.

Sementara, Rieke Diah Pitaloka anggota Fraksi PDI Perjuangan yang selalu mendampingi Baiq Nuril mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota komisi III DPR RI yang telah memberikan persetujuan terhadap pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

"Hal ini merupakan moment bersejarah, sebab ini merupakan kali pertama, DPR memberikan persetujuan amnesti pada terpidana tindak pidana umum," pungkas Rieke.(faz/dwi)
top