suarasurabaya.net

Tim Hukum PDIP Menduga Ada Oknum KPK yang Menyalahgunakan Wewenang
Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 15 Januari 2020 | 22:19 WIB

Maqdir Ismail satu di antara Tim Kuasa Hukum PDI Perjuangan yang menyatakan dukaan penyalahgunaan wewenang oknum KPK, Rabu (15/1/2020).Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan, patut diduga oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan partai berlambang banteng moncong putih.

Maqdir Ismail, satu di antara Tim Hukum PDIP mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus dugaan suap pergantian caleg terpilih melibatkan Wahyu Setiawan Komisioner KPU. Menurutnya ada oknum KPK yang melakukan tindakan di luar prosedur hukum.

Maqdir mencontohkan, surat perintah penyelidikan (sprilindik) KPK dalam kasus dugaan suap itu diteken pada 20 Desember 2019. Waktu itu sangat pendek mengingat Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pemberhentian Agus Rahardjo Cs pimpinan KPK jilid IV yang jatuh pada 21 Oktober 2019. Sementara dalam Keppres itu juga dinyatakan pengangkatan terhadap pimpinan baru akan dilakukan pada 20 Desember.

"Artinya apa? Ketika 21 Oktober mereka diberhentikan dengan hormat sampai dengan 20 Desember, sebelum pimpinan baru disumpah, pimpinan KPK itu tidak diberi kewenangan secara hukum melakukan tindakan yang selama ini jadi kewenangan mereka," kata Maqdir dalam konferensi pers pembentukan tim hukum DPP PDIP di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Rabu malam (15/1/2020).

Maqdir juga mengingatkan bahwa satu di antara pimpinan KPK saat itu, Saut Situmorang, telah menyatakan mundur pada 13 September 2019. Lalu, Saut bersama Agus Rahardjo dan Laode M Syarif juga mengikuti langkah serupa dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Jokowi Presiden 12 September 2019.

Oleh karena itu, kata Maqdir, apa yang dilakukan penyidik KPK tanpa persetujuan pimpinan lembaga antirasuah itu, bagian dari pembangkangan hukum yang berlaku.

"Ketika pimpinan KPK dengan Undang-undang KPK lama itu sifat dari kegiatan mereka adalah kolektif kolegial. Ketika ada tiga orang yang sudah mengundurkan diri, mestinya tidak sah, tidak bisa dilakukan proses hukum oleh mereka. Itu saya kira yang penting," jelas Maqdir.

Maqdir menganggap banyak tindakan KPK terhadap kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Maqdir juga melihat ada upaya oknum-oknum lembaga antirasuah itu menghindar dari Undang-undang KPK yang baru dengan tidak melibatkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Maqdir, dengan Undang-undang yang lama pun, tindakan oknum penyidik KPK jauh dari prosedur hukum.

"Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa antara 21 Oktober sampai 20 Desember itu, lima orang pimpinan KPK tidak punya kewenangan lagi," jelas Maqdir.

Sementara itu, Teguh Samudera tim kuasa hukum lainnya mengingatkan bahwa Undang-undang KPK baru diundangkan pada 17 Oktober 2019. Karena itu, menurut Teguh, apapun tindakan yang dilakukan setiap orang di KPK, secara kelembagaan, harus mengacu pada Undang-undang terbaru itu.

"Sehingga setelah 17 Oktober 2019, tindakan apa pun yang dilakukan oleh penyidik harus taat pada Undang-undang baru. Harusnya yang dilakukan KPK itu mengikuti ketentuan dalam UU itu," jelas Teguh.(faz/den)
top