suarasurabaya.net

Tim Hukum PDIP Menilai Penangkapan Wahyu Setiawan Bukan OTT
Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 15 Januari 2020 | 22:43 WIB

Teguh Samudra Koordinator Pengacara Tim Hukum PDIP dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, di Jakarta, Rabu malam (15/1/2020). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net| Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan, penangkapan terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU dkk. yang dikaitkan dengan proses permohonan penggantian caleg terpilih tidak dapat dikategorikan sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menurut Teguh Samudera Koordinator Pengacara Tim Hukum DPP PDIP, pihaknya menilai kasus itu tidak sesuai dengan definisi "Tertangkap Tangan" yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Kata Teguh, tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Sementara berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana dilakukan pada 'pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019'.

"Sedangkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020," kata Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, di Jakarta, Rabu malam (15/1/2020).

Karena itu, menurut Teguh, apa yang terjadi tidak masuk kategori OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik yang ditandatangani Ketua KPK pada 20 Desember 2019. Yakni pada saat terjadinya pergantian Pimpinan KPK.

Yang kemudian terjadi, framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP kepada penyelenggara negara. Disebut itu sehubungan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg terpilih di daerah Sumatera Selatan.

Hal itu sebagaimana juga disampaikan oleh Andi Arief, framing penggeledahan kantor PDI Perjuangan, framing PTIK, dan framing OTT yang sebenarnya bukan OTT.

Terhadap hal tersebut, Teguh menyatakan pihaknya menduga yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistematis dari "Oknum KPK" yang melakukan "pembocoran" atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu.

"Dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," tegasnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Pengawas KPK, Teguh mengaku pihaknya sedang berpikir mengenai opsi yang ada.

"Karena kami berdasar pada ketentuan UU sehingga apa yang kami lakukan juga harus berdasarkan UU. Tentu aturan-aturan hukum tidak akan terlewati untuk kami jalankan. Mohon doanya," kata Teguh.(faz/den)
top